Login eform.bri.co.id/bpum atau banpresbpum.id: Cek BLT UMKM 2021 Pakai KTP, Ini Link Resminya

Berikut adalah cara mengecek penerima BLT UMKM 2021 atau Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) dari pemerintah. Anda dapat mengecek secara online melalui bagi nasabah BNI. Selain itu, Anda juga dapat mengeceknya di untuk nasabah BRI.

Penerima BLT UMKM tahun 2021 ini menerima sejumlah Rp 1,2 juta yang disalurkan langsung ke rekening penerima BPUM. Adapun penyaluran BLT UMKM 2021 ini melalui dua bank yaitu BRI dan BNI. Untuk mengeceknya, Anda bisa mengikuti langkah langkah di artikel ini.

Pemerintah mengimbau, penyaluran bantuan UMKM ini untuk tetap menegakkan protokol kesehatan dengan baik. "Masyarakat juga dihimbau untuk mengecek terlebih dahulu status penerimaan BPUM di link yang resmi diberikan oleh bank penyalur sehingga pencairan akan semakin efisien dan efektif" tulis akun Kemenkopukm di akun resmi Instagramnya pada hari Jumat (23/4/2021). Ada 3 kategori yang diutamakan sebagai penerima BLT UMKM 2021, yaitu:

1. Yang sudah menerima, 2. Yang belum menerima karena belum bisa dicairkan, 3. Yang sudah diusulkan tapi belum diproses.

Kategori penerima tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, Eddy Satriya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (6/4/2021). "Diberikan kepada seluruh pelaku usaha mikro terdampak. Baik kepada yang sudah menerima tahun lalu, maupun belum menerima yang sudah diusulkan ataupun yang lagi diproses," ujar Eddy. BPUM atau BLT UMKM 2021 ini ditargetkan untuk 12,8 juta pelaku usaha mikro di seluruh Indonesia.

Pada 2021, masing masing pelaku usaha mikro memperoleh Rp 1,2 juta. "Tahun ini berbeda dari tahun lalu, menjadi Rp 1,2 juta per penerima," kata Eddy Satriya. Bagi yang sudah menerima BLT UMKM tahun lalu, tidak semua akan mendapatkannya lagi.

Sebab, Kementerian Koperasi dan UKM melakukan evaluasi terhadap penerima 2021 yang ada kekurangan. "Salah satunya salah sasaran sehingga itu dibersihkan datanya,” kata Eddy. Proses pengusulan BPUM 2021 dilakukan satu pintu melalui dinas yang membidangi koperasi dan UKM kabupaten/kota.

Masuk ke laman Isi nomor KTP Pilih Cari

Akan ada pemberitahuan jika anda masuk/tidak sebagai penerima BPUM 2021 Masuk ke laman Isi nomor KTP

Masukkan kode verifikasi Klik proses Inquiry Akan ada pemberitahuan apakah anda termasuk penerima BPUM 2021 atau tidak

Warga Negara Indonesia Memiliki KTP Elektronik Memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan.

Bukan Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/Polri, pegawai BUMN atau BUMD.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bisnis

Ketua OJK Janji Bakal Lebih Masif Berantas Pinjol Ilegal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan untuk lebih militan dalam memberantas layanan pinjaman online (pinjol) ilegal. Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso menuturkan, hal ini dilakukan sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas yang berlangsung beberapa hari yang lalu. "OJK sudah melakukan moratorium atau penghentian penerbitan izin untuk fintech lending sejak Februari 2020," sambungnya. […]

Read More
Bisnis

Pengamat: Jika Produk Premium Dihapus, Pertamina Tak Wajib Turunkan Harga Pertamax

Wacana penghapusan bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium telah ramai diperbincangkan sejak akhir tahun 2020. Penghapusan BBM beroktan rendah tersebut (RON 88) rencananya akan dilakukan secara bertahap. Sejumlah pihak juga banyak yang mendukung dengan adanya renca tersebut. Karena premium termasuk BBM beroktan rendah, sehingga menghasilkan gas buang dari knalpot kendaraan bermotor dengan emisi tinggi. Ada […]

Read More
Bisnis

Inggris Tawarkan Skema Perdagangan Baru Kepada Indonesia Pasca Brexit

Inggris menawarkan skema baru untuk meningkatkan perdagangan dengan Indonesia dengan meluncurkan konsultasi terkait aturan perdagangan baru. Pasca Brexit Inggris mengambil pendekatan yang lebih ambisius, toleran dan pro pertumbuhan untuk berbisnis dengan negara negara berkembangyang disebutSkema Perdagangan Negara Berkembang Inggris (DCTS). Wakil Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Rob Fenn mengatakanskema DCTS yang diusulkan […]

Read More